Komentar
Jejenews.co.id Malang, Sabtu 06 Agustus 2022 - Walikota Malang Drs. H. Sutiaji kembali hadiri Rapat Paripurna bersama para anggota DPRD Kota Malang pada hari Kamis (04/08/2022), Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kota Malang tersebut membahas akan kelanjutan adanya Sutiaji melakukan pergeseran atau perubahan KUA-PPAS APBD Kota Malang untuk tahun anggaran 2023.
Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2023 yang di sampaikan Walikota Malang Sutiaji, DPRD Kota Malang menilai apa yang di sampaikan Sutiaji itu memang dari beberapa pengajuan masih dinilai belum tergolong prioritas dan perlu di lakukan penyesuaian atau penyempurnaan.
Menurut I Made Riandiana Kartika, ada enam (6) fraksi yang telah menerima dan menyepakati akan Rancangan KUA-PPAS APBD Kota Malang TA 2023 mendatang, ada beberapa pandangan akhir fraksi perwakilan fraksi yang di jadikan sebagai catatan penting dalam melakukan sebuah perubahan ini dan di bawa saat pertemuan rapat RAPBD.
" Kami semua sepakat menyetujui dan menandatangani bersama KUA-PPAS APBD Kota Malang tahun anggaran 2023 akan di bahas di RAPBD, namun dengan beberapa catatan yang di berikan oleh enam (6) Fraksi untuk di bawa saat pembahasan RAPBD mendatang ", tegas Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika (Kamis,04/08/2022).
Enam (6) fraksi yang bisa menerima dan menyetujui terkait hal tersebut diantaranya tersebut di antaranya Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Fraksi Damai Demokrasi Indonesia (DDI) yang terdiri dari Partai NasdemPSI, PAN, Partai Perindo dan Partai Demokrat, " papar Politisi PDI Perjuangan tersebut.
Beliau mengutarakan, kebijakan serta pagu anggaran yang telah tersusun dalam KUA-PPAS APBD Kota Malang TA 2023 telah kami disetujui bersama dan berharap Pemerintah Kota Malang bisa maksimal untuk program-programnya yang telah di susun pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Malang tahun anggaran 2023 secara bersama ini.
Lanjut Made, dalam berita acara yang di sampaikan bahwasanya dalam kondisional tertentu atau urgent yang mana DPRD dan TAPD masih bisa mengotak-atik akan perubahan atau pergeseran sebauh anggaran ", tambah beliau.
Upaya Pemerintah Kota Malang yang menganggarkan dan memproyeksikan Pendapatan Daerah (PD) di atas Rp 1 triliun lebih Rp 6 juta membuat DPRD Kota Malang kaget dan harus dengan dasar perhitungan yang matang serta melalui proyeksi kajian-kajian.
Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Malang juga memprediksi angka tersebut dapat lebih hingga Rp 1,2 dan bisa jadi sampai Rp 1,3 triliun, sebagai catatan akan adanya program-program Pemerintah Kota Malang dengan benar dan maksimal pelaksanaannya.
Made juga menuturkan, " Terkait BPJS memang tidak kami kurangi tapi kami berikan dua tahap, yang kemarin Rp 129 miliar kita tetapkan tapi ada tambahan Rp 20 miliar akan kita tambahkan nanti di PAK 2023 ", dengan dua tahapan pembayaran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Pihaknya menginginkan seluruh masyarakat Kota Malang bisa mendapatkan pengobatan, pendidikan dan jaminan kesehatan yang baik, dalam upaya meningkatkan Universal Health Coverage di Kota Malang, " imbuhnya.
Di lanjutkan oleh Wali Kota Malang Drs. H. Sutiaji dalam penyampaiannya, untuk penentuan anggaran dan proyeksi pajak daerah yang mencapai Rp 1 triliun lebih 6 juta telah melalui kajian dan kemampuan optimalisasi pendapatan Pemerintah Kota Malang.
" Tadi juga saya sampaikan, adanya catatan 1 triliun itu memang ada beberapa persyaratan saya, hal tersebut mohon ada percepatan peraturan daerah yang ke arah sana seperti PJU serta lainnya dengan suprastruktur yang harus di maksimalkan ", pungkas Walikota Malang Sutiaji.
(Andre/Red/Jejenews)